TKSK Lakukan Validasi dan Verifikasi Data Warga Terupdate Guna Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Jlamprang

WONOSOBO - Kabupaten Wonosobo sedang fokus dan serius melakukan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sebelum data diusulkan ke Bupati, Di Kelurahan Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, para Ketua RT dan RW dikumpulkan di GOR Kelurahan Jlamprang untuk mengecek sekaligus  mendengarkan penyampaikan data  yang sudah masuk di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Senin (30/01/2023).

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin Bagikan Ta'jil

Data tersebut disajikan kehadapan Ketua RT / RW se Kelurahan Jlamprang oleh  Marfunga Bagian TKSK Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo. Selain itu  juga TKSK akan melakukan validasi serta verifikasi data warga terupdate. Jadi mungkin ada warga yang sudah meninggal tapi masih masuk datanya sebagai penerima bantuan misalnya, ini bisa dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan keadaan dan data baru.

Baca juga: Anies Baswedan di Mata Seorang Afriandi, Aktivis Kampung Kota

" Kami dari Dinsos Wonosobo menyampaikan data kepada bapak - bapak perihal warga yang berhak menerima PKH, BPMT, dan BST kami berkepentingan perlunya mengecekan memvalidasi dan memverifikasi data untuk di cek ulang data kemiskinan ekstrim di Kelurahan Jlamprang. Apakah masih ada warga yang belum memiliki sarana air bersih, dinding belum tembok, tidak punya WC yang belum masuk pada usulan tersebut. Hal ini sebagai sasaran orang miskin ekstrim di Wonosobo yang perlu mendapat perhatian, silahkan diusulkan paling lambat tanggal 30 Januari 2023 karena akan kami ajukan usulan tersebut kepada Bapak Bupati Wonosobo. " Kata Marfunga.

Baca juga: Jelang Bulan Ramadhan Polres Wonosobo Adakan Doa Bersama

Dikutip dari laman Republika.co.id, Selasa (6/12/22) lalu, persentase penurunan angka kemiskinan di Wonosobo termasuk tertinggi se-Jawa Tengah, atau di atas rata-rata penurunan Provinsi Jawa Tengah yaitu 1, 50 persen. Dengan rincian pada 2021 jumlah penduduk miskin Wonosobo 139.700 atau 17, 67 persen menjadi 128.110 atau 16, 17 persen pada 2022.

Baca juga: HBP Ke-59, Wamenkumham RI Prof Edward Omar Sharif Hiariej Buka Turnamen Tenis

Berdasarkan rilis Data Kemiskinan hasil SUSENAS BPS 2022 dan hasil Penyandingan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), selain Wonosobo, Kabupaten Pemalang juga mendapatkan urutan tertinggi di Jawa Tengah terkait persentase penurunan angka kemiskinan.

Baca juga: Dukung Pembangunan IKN, LPAP Inginkan Bangun Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan

Namun begitu, Kepala Bappeda menjelaskan, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan. Berdasarkan data kemiskinan hasil Susenas Konsumsi Pengeluaran (Susenas KP) Maret 2022 dan hasil penyandingan data P3KE, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Wonosobo 2021 masing-masing pada angka 2, 75 dan 0, 65 naik menjadi 3, 18 dan 086.

Hal ini dapat diasumsikan adanya penduduk miskin yang berhasil keluar dari kemiskinan namun terdapat juga penduduk miskin yang semakin parah tingkat kerentannnya yang terlihat dari tingkat kedalaman semakin menjauh dari nol.

"Tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin mengalami peningkatan, hal ini berpengaruh terhadap kenaikan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonosobo yang pada 2022 menjadi 4, 89 dari 3, 36 pada tahun 2021, " tutur Jaelan dalam kutipan republika.ci.id Selasa (6/12/22).

Baca juga: IWAPI Ikut Berdayakan Masyarakat di Sekitar IKN

Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan di Wonosobo lebih difokuskan pada percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang langsung menyasar pada individu dan keluarga. Ini dilakukan melalui intervensi jangka pendek dengan pemberian bantuan sosial, intervensi jangka menengah dan jangka panjang, sustainability livehood (penghidupan berjelanjutan) agar tidak terjadi ledakan kerentanan rumah tangga miskin.

“Upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem akan difokuskan pada individu dan keluarga melalui intervensi jangka pendek, menengah dan panjang, antara lain melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup agar bisa mandiri, sehat, dan berpendidikan tinggi, ” paparnya 

Baca juga: Gian Sitorus: Dulu Gak Suka Anies, Mantan Kader Gerindra Ini Akhirnya Memilih Berjuang Bersama Anies

Menurut Jaelan, Bappeda telah mengolah data hasil penyandingan dalam data agregat untuk memudahkan perencanaan intervensi. 

Oleh karena itu, guna ketepatan sasaran, bagi perangkat daerah yang akan melakukan intervensi dapat menggunakan data P3KE yang telah diolah sekretariat TKPKD sebagai data awal dan melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan guna menyesuaikan dengan kondisi faktual.

Selain itu, melihat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan, Gerakan Gerimis Mesra yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 dinilainya sangat berpengaruh terhadap hasil Susenas tersebut.

Baca juga: Pewarna Indonesia Berikan Pelatihan Sinematografi di GITJ Bondo

“Sasaran intervensi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem hanya diambil dari data individu dengan NIK yang sudah padan dengan Dukcapil dengan sasaran keluarga desil 1 sebanyak 40.489 KK dan individu sebanyak 153.429 jiwa sesuai dengan kerentanan masing - masing, ” ungkap Jaelan kala itu.

Menurut Jaelan, gerakan ini perlu meluaskan jangkauan sasaran dan varian programnya dengan melibatkan sektor swasta dan lembaga penyalur zakat serta multiple intervensi. Dengan demikian, keluarga miskin ekstrem dapat segera keluar dari kemiskinan. 

Baca juga: Menteri BUMN Erick Tohir Hadiri Pengukuhan Kawan PMI dan Perwira PMI

Sementara Kepala Kelurahan Jlamprang Samiyo, S.Sos., berharap pada tahun 2023 akhir sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di kelurahan Jlamprang.

" Saya akan bekerjasama dengan masyarakat untuk mensukseskan program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Jlamprang, sehingga di akhir tahun 2023 sudah tidak ada lagi ditemukan warga yang masih ekstrem kemiskinannya seperti kriteria dimaksud, " tegas Samiyo.

-HENDRA-

Baca juga: Apel Pagi, Lapas Ambarawa Bahas Persiapan Kunjungan Keluarga WBP Saat Idul Fitri