Bupati Wonosobo : Perkuat Sektor Pariwisata dan Pertanian di RKPD 2024

WONOSOBO - Rumusan strategis arah kebijakan pembangunan daerah Pemkab Wonosobo dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 diharapkan fokus pada penguatan ekonomi sektor pariwisata dan pertanian. 

Baca juga: Perlu Dukungan Komitmen Dan Kebijakan Daerah Untuk Mendorong Pengarusutamaan Gender

“Saya berharap arah kebijakan pembangunan daerah di tahun 2024 masih fokus pada penguatan ekonomi di sektor pariwisata dan pertanian, seperti pengelolaan Lima Dieng baru yang harus mendapatkan perhatian serius, ” ungkap Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat dalam arahannya saat acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, Jumat, (27/01/2023), di Pendopo Selatan. 

Baca juga: Sekjen Kemenkumham Dilantik Jadi ASN

Selain itu, kata Afif, target capaian pembangunan 2024 diharapkan mampu mewujudkan zero stunting, zero kemiskinan ekstrem, dan penyelesaian pembangunan infrastruktur. Adapun anggaran 2024 ini, diharapkan ada sokongan dana yang lebih besar guna perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Iwan Fals: Perubahan Bukan Pergantian

Yang tidak kalah penting, ujarnya penataan keindahan kota perlu dilakukan lebih optimal. “Mari kita bersama kembalikan wajah Wonosobo ASRI tempo dulu melalui penataan tata kelola perkotaan yang indah dan rapi, ” tandasnya

Baca juga: Presiden Ajak Kepala Daerah dan Forkopimda Tangani Inflasi Bersama

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Jaelan menambahkan, guna mendapatkan masukan dan penyempurnaan RKPD 2024 Kabupaten Wonosobo, dibutuhkan aspirasi masyarakat secara berjenjang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga Kecamatan dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah.

Baca juga: Wilayah Kerja Bea Cukai Teluk Bayur Dialihkan ke Kanwil Riau

Menurutnya, tujuan forum tersebut untuk menyampaikan rancangan awal RKPD 2024 kepada seluruh pemangku kepentingan berbasis pada sasaran dan prioritas isu strategis pembangunan daerah. 

“Penyusunan rencana kerja Pemkab Wonosobo 2024 kami awali dengan pembentukan tim penyusunan jadwal penyiapan data informasi pada November 2022 lalu, juga penyusunan RKPD 2024 yang telah dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Desember 2022, ” imbuhnya. 

Tegas Jaelan, pihaknya akan segera menyelenggarakan musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan pada 7 sampai 15 Februari 2023. Hasilnya sebagai platform pedoman perumusan rancangan kebijakan penggunaan APBD sementara Pemkab Wonosobo.  

Baca juga: Teknik Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye

“Mari terus bangun sinergitas dan kolaborasi guna mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera, ” pintanya. 

Sementara itu, Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tri Yuni Atmojo dalam paparannya mengutarakan, isu strategis yang masih relevan sebagai fokus pembangunan daerah Jateng 2026 mencakup, kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, dan pendapatan per kapita yang masih rendah se-Jawa Bali. 

Baca juga: Anis Byarwati: Larangan Bukber bagi Pejabat Berpotensi Mengalami Perluasan Makna

Jelasnya, RKPD 2024 Provinsi Jawa Tengah akan memprioritaskan peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis pada pemanfaatan sektor unggulan, investasi kapasitas fiskal, perluasan penciptaan lapangan kerja, pelayanan dasar bagi penduduk miskin, dan kesejahteraan petani. 

Selain itu, juga peningkatan SDM yang sehat dan pemerataan akses layanan kesehatan untuk masyarakat, penyadaran literasi masyarakat, kepeloporan pembangunan berbasis gender, dan pemenuhan hak anak.  

“Pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui peta proses bisnis berbasis digital, pembangunan kompetensi dan kinerja ASN, dan perluasan jejaring kerja sama daerah, ” ujar Tri Yuni. 

Baca juga: Kemendagri Gelar Workshop Pemutakhiran Nomenklatur Pembangunan Daerah untuk RKPD 2025

Guna percepatan perwujudan kebijakan nasional 2024, dalam pelaksanaannya, pihaknya berkomitmen melaksanakan secara transparan, responsif, terukur, akuntabilitas, berorientasi pada hasil, berbasis riset dan risiko. Misalnya, untuk capaian target penurunan stunting di angka 14%, penghapusan kemiskinan ektrem 0%, pengendalian Inflasi daerah, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. 

“Saya mohon, Pemkab Wonosobo terus memperhatikan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan inflasi dengan melibatkan aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk perwakilan para perantau, peduli lingkungan, perempuan, anak, dan lansia, ” tegas Tri Yuni. 

Baca juga: Kapolri Ratas Bersama Presiden Tegaskan TNI-Polri Kawal Kebijakan di Papua

Sementara itu, Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo menegaskan, rancangan awal RKPD 2024 akan menjadi pedoman dasar bagi seluruh Perangkat Daerah se-Wonosobo dalam menyusun Renja 2024.

Realisasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Wonosobo 2022, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 73, 01 dari target 75, 86, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 60, 94 dari target 65, pertumbuhan ekonomi tembus 3, 68 dari target 3, 00 sampai 4, 50, kemiskinan 16, 17 dari target 14, 80 sampai 16, 31, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai 68, 89 dari target awal 69, 69. 

Selanjutnya, Indeks Infrastruktur Wilayah sebesar 61, 12 dari target 60, 1, Indeks Perkembangan Wilayah sebesar 0, 66 dari target 0, 63, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66, 42 dari target 66, 72, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 42, 98 dari target 46, 1, dan Indeks Risiko Bencana 87, 55 dari target 118. 

Baca juga: Sah! Bey Triadi Machmudin Jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat

“Saya minta kepada seluruh pemangku kebijakan, apabila terdapat pencapaian indeks yang terlalu rendah ataupun tinggi segera dikomunikasikan kepada Bappeda, termasuk program kegiatan yang tidak mendukung, ” tandas One Andang. 

-HENDRA-